Website Resmi Pemerintah Kota Tangerang

Website Resmi Pemerintah Kota Tangerang

Direktur Digital Healthcare PT Bio Farma Soleh Ayubi menjelaskan Badan Usaha Milik Negara farmasi yang mendapat penugasan pelaksanaan vaksinasi mandiri menyiapkan tiga saluran proses vaksinasi. Sementara, insiator koalisi warga Lapor COVID-19, Irma Hidayana mengatakan tetap tidak setuju bila pemerintah setuju melakukan vaksinasi mandiri. Rosan menjelaskan pengadaan vaksin untuk vaksinasi mandiri di tahap awal akan dibeli lebih dulu lewat pemerintah. Dalam hal ini, KADIN akan membeli dari Kementerian BUMN. Setelah mengantongi izin, maka pengusaha akan mengimpor dari produsen vaksin COVID-19 langsung. Total ada komitmen 270 juta dosis dan ada opsi untuk membeli 280 juta dosis lagi.

Saat ini, Bio Farma sedang mempersiapkan produksi vaksin Merah-Putih yang 100% dibuat di dalam negeri. Kita membantu agar rakyat bisa mendapat vaksin lebih cepat dengan menggunakan jalur-jalur swasta. Adalah tugas pemerintah untiuk memastikan bahwa vaksin ini yang disuntikkan adalah vaksin asli,” jelas Menkes. Lantas bagaimana sih cara mendapatkan vaksin Covid-19 secara mandiri? Chief Digital Healthcare Officer Bio Farma Soleh Ayubi mengatakan, bagi yang mandiri nantinya akan dijual baik secara on-line maupun offline.

COVID-19 badan hukum/badan usaha harus melaporkan jumlaH karyawan/karyawati, keluarga dan individu lain terkait dalam keluarga yang akan dilakukan Vaksinasi Gotong Royong. Kami akan menjaga informasi yang akurat dan terkini, namun Kami tidak dapat menjamin keakuratan informasi. Silakan verifikasi informasi kartu kredit, dan tingkat suku bunga selama proses aplikasi.

Lalu, masyarakat yang telah memesan akan diberitahukan untuk mengisi type consent atau assent type. Setelah melakukan registrasi dan pre-order, masyarakat diminta untuk melakukan pembayaran. Pre-order ini juga dilakukan untuk mengetahui kebutuhan vaksin di suatu daerah sebelum didistribusikan. Harapannya dengan proses ini kita akan dapatkan information yang sangat legitimate dan bagus,” kata dia. “Jadi untuk daerah-daerah yang teknologinya sangat masif, kita berharap sebagian besar orang pake app in dan internet in. Kalau di daerah-daerah yang belum maju, kita pakai walk in,” ujar Soleh dalam webinar, Selasa (24/11/2020).

“Tidak semua orang paham imunogenitas yang timbul setelah vaksinasi COVID-19. Jadi kalau misalnya dia melakukan uji antibodi mandiri, takutnya malah menginterpretasi sendiri hasilnya. menimbulkan kebingungan atau keraguan terhadap vaksin,” ucap dr. Iqbal. Pada discussion board yang sama, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengatakan lebih dari 6.600 perusahaan telah mendaftar untuk skema swasta.

Partai NasDem percaya langkah ini merupakan bentuk gotong royong untuk membawa Indonesia lebih cepat keluar dari pandemi covid-19. Rencana pemerintah untuk mengizinkan program vaksin mandiri bisa mempercepat imunitas kelompok . Namun, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi sebelum swasta diberikan izin untuk melakukan vaksinasi mandiri.

Melainkan melalui suatu organisasi atau perusahaan yang memiliki badan hukum alias korporat. “Vaksinasi mandiri atau gotong royong tidak dijual bebas,” tutur perempuan berhijab itu. Erick belum dapat memastikan kapan waktu yang tepat masyarakat bisa akses vaksin Covid-19 secara mandiri. Sebab, pemerintah harus terlebih dahulu menyelesaikan goal vaksinasi yang telah ditentukan. Menanggapi usulan vaksin mandiri, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, pemerintah saat ini masih fokus memberikan vaksin secara free of charge.

Juru bicara dr Siti Nadia Tarmizi menyebut program vaksinasi mandiri nantinya akan membantu pemerintah dalam mempercepat vaksinasi. Ia mengklaim, vaksinasi program pemerintah yang berjalan pun tak akan terganggu dengan adanya program mandiri. Kedua, jenis vaksin yang digunakan pada program vaksinasi Covid-19 nasional berbeda dengan jenis vaksin pada program vaksinasi gotong royong. Pemerintah juga akan menetapkkan besaran tarif maksimal atas pelayanan vaksinasi Gotong Royong dan juga biaya pelayanan vaksinasi Gotong Royong di fasyankes swasta. Terkait penanganan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi untuk Vaksin Gotong Royong, mekanismenya sama dengan penanganan KIPI untuk program vaksinasi pemerintah. Sementara itu, pelaksanaan vaksinasi gotong-royong hanya dapat dilaksanakan di fasyankes milik masyarakat atau swasta yang memenuhi syarat dan bukan merupakan tempat layanan vaksinasi program prioritas pemerintah.

Suara.com – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Rosan Roeslani menyebut, antusiasme perusahaan yang ingin menjadi pelaksana vaksinasi covid-19 mandiri terbilang tinggi. Ia menungkapkan, hingga masa pendaftaran kedua, sebanyak eleven.542 perusahaan berminat untuk menjalankan vaksinasi covid-19 mandiri. Sebagaimana diketahui, Pemerintah Indonesia mengklasifikasikan jenis vaksinasi Covid-19 menjadi dua, yaitu vaksin mandiri atau dibayar menggunakan uang pribadi dan vaksin bantuan pemerintah yang dibayar menggunakan dana dari pemerintah. Rosan menyebut program vaksinasi mandiri lebih efisien dibandingkan dengan mengeluarkan biaya untuk hal-hal lain, seperti tes antigen dan PCR.

Cara Vaksin Covid Mandiri

Program ini akan dijalankan bersamaan dengan program inokulasi nasional. Saat ini, vaksin-vaksin tersebut masih dalam proses information mutu dan registrasi dari perusahaan yang memproduksinya. Mutu setiap vaksin harus terjamin sebelum diberikan pada masyarakat dalam program vaksinasi mandiri. Atas dasar itu, rencana pengadaan vaksin oleh pihak swasta melalu program vaksin mandiri ini berpotensi mengacaukan pengaturan mengenai prioritas penerima vaksin. Program vaksin mandiri hanya bisa dibuka jika seluruh masyarakat yang menjadi goal vaksinasi gratis sudah mendapatkan suntikan vaksin. Untuk saat ini, keterlibatan swasta dalam program vaksinasi dibutuhkan, namun bukan dalam rangka untuk mendapatkan prioritas.